Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran — Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025)

10:53 AM • Jul 23, 2026

I. DASAR HUKUM

Regulasi

⭐ PER-10/PJ/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Pasal 3 ayat (3): KAP dan KJS merupakan 2 komponen yang harus ada pada Surat Setoran Pajak (SSP).
- Pasal 3 ayat (8): Daftar KAP dan KJS tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PER ini.
- Pasal 12: Mencabut PER-09/PJ/2020 s.t.d.d. PER-22/PJ/2021.
- Berlaku untuk pembayaran pajak sejak 1 Januari 2025.
PMK 81/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam Pasal 94–121.
- Mengatur jatuh tempo pembayaran, deposit pajak, dan tata cara pembayaran melalui Coretax.

Perubahan Regulasi

Regulasi	Status
PER-09/PJ/2020 (KAP/KJS era SSE)	Dicabut oleh PER-10/PJ/2024 sejak 1 Jan 2025
PER-22/PJ/2021 (perubahan PER-09)	Dicabut oleh PER-10/PJ/2024 sejak 1 Jan 2025
PER-10/PJ/2024 (KAP/KJS era Coretax)	Berlaku sejak 1 Januari 2025

II. PERUBAHAN KAP/KJS DI ERA CORETAX

A. Perubahan KJS yang Signifikan

Berbeda dengan era PER-09/PJ/2020, beberapa KJS mengalami perubahan kode sebagai berikut:

KAP	KJS Lama (PER-09/2020)	KJS Baru (PER-10/2024)	Jenis Setoran
411128	419	100	PPh Final atas Dividen (Pasal 17 ayat (2c))
4111xx	310	300	Pembayaran STP/SKP (Tagihan/Ketetapan) — berlaku untuk semua jenis pajak
411211	102	411212-101	PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
—	KJS 106	—	Dihapus untuk KAP tertentu (BAPK/BAP)

Perubahan KJS 310 → 300 untuk STP/SKP:

Di era PER-09/PJ/2020, KJS 310 digunakan untuk pembayaran SKPKB dan KJS 300 hanya untuk STP.
Di era PER-10/PJ/2024, KJS 300 digunakan untuk seluruh pembayaran tagihan/ketetapan (STP, SKPKB, SKPKBT),
sementara KJS 310 sudah tidak digunakan lagi.

Contoh:PPh Pasal 21 — STP: KJS 300 (dulu 300), SKPKB: KJS 300 (dulu 310)PPN Dalam Negeri — STP: KJS 300 (dulu 300), SKPKB: KJS 300 (dulu 310)

B. KAP/KJS yang Dihapus (tidak berlaku di Coretax)

No	KAP	KJS	Deskripsi	Keterangan
1	411128	107	PPh Final Tambahan PPS Pasal 7(4) huruf b UU HPP	Program PPS telah berakhir
2	411128	108	PPh Final Tambahan PPS Pasal 12(4) huruf b UU HPP	Program PPS telah berakhir
3	411619	111	Pajak Transaksi Elektronik (PTE)	Dihapus
4	411619	531	Sanksi Denda Penghentian Penyidikan Ps 44B UU KUP	Dihapus — digantikan KJS 530
5	411641	100	Pajak Eksternalitas – Karbon (Masa)	Pajak Karbon ditunda penerapannya
6	411641	121	Pajak Karbon atas Impor	Pajak Karbon ditunda
7	411641	200	Pajak Eksternalitas – Karbon (Tahunan)	Pajak Karbon ditunda

C. KAP/KJS yang Ditambah/Baru

No	KAP	KJS	Deskripsi KAP	Deskripsi Setoran
1	411128	416	PPh Final	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
2	411211	109	PPN Dalam Negeri	Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang
3	411212	100	PPN Impor	Masa
4	411212	900	PPN Impor	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
5	411221	108	PPnBM Dalam Negeri	Pembayaran PPnBM tanggung jawab secara renteng
6	411221	109	PPnBM Dalam Negeri	Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang
7	411229	900	PPnBM Lainnya	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
8	411618	200	Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan SPT Tahunan

D. Fitur Baru: Deposit Pajak (KAP 411618)

Coretax memperkenalkan Deposit Pajak — mekanisme saldo deposit seperti “e-wallet” untuk pembayaran pajak.

KAP	KJS	Deskripsi
411618	100	Setoran untuk Deposit Pajak (top-up saldo)
411618	200	Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan SPT Tahunan

III. TABEL KAP/KJS LENGKAP (PER-10/PJ/2024 — LAMPIRAN B)

Keterangan:KAP (6 digit) = mengidentifikasi jenis pajakKJS (3 digit) = mengidentifikasi jenis setoranTabel ini merupakan daftar KAP/KJS yang berlaku untuk pembuatan Kode Billing sejak 1 Januari 2025

A. PPh Migas

1. KAP 411111 — PPh Minyak Bumi

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Minyak Bumi	Pembayaran masa PPh Minyak Bumi
200	Tahunan PPh Minyak Bumi	Pembayaran tahunan PPh Minyak Bumi
300	Tagihan/Ketetapan PPh Minyak Bumi	STP, SKPKB, SKPKBT, dan Ketetapan lainnya

2. KAP 411112 — PPh Gas Alam

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Gas Alam	Pembayaran masa PPh Gas Alam
200	Tahunan PPh Gas Alam	Pembayaran tahunan PPh Gas Alam
300	Tagihan/Ketetapan PPh Gas Alam	STP, SKPKB, SKPKBT, dan Ketetapan lainnya

3. KAP 411119 — PPh Migas Lainnya

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa	Pembayaran masa PPh Migas Lainnya
200	Tahunan	Pembayaran tahunan

B. PPh Non-Migas

4. KAP 411121 — PPh Pasal 21

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 21	Pembayaran dari SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk pembetulan
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 21	Sebelum terbit SKP
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 21	STP, SKPKB, SKPKBT, dan Ketetapan lainnya
401	PPh Final Pasal 21 — Pembayaran Sekaligus	JHT, Uang Tebusan Pensiun, Uang Pesangon
402	PPh Final Pasal 21 — Honorarium Pejabat/Negara	PNS, TNI/POLRI, pensiunan — sumber APBN/APBD
500	PPh Pasal 21 — Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	PPh Pasal 21 — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan — Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP

5. KAP 411122 — PPh Pasal 22

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22	Pembayaran dari SPT Masa termasuk pembetulan
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22	Sebelum terbit SKP
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 22	STP, SKPKB, SKPKBT, dan Ketetapan
401	PPh Final Pasal 22 — Penebusan Migas	—
403	PPh Pasal 22 — Barang Sangat Mewah	Penjualan barang tergolong sangat mewah
404	PPh Pasal 22 — Ekspor Komoditas Tambang	Batubara, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam
500	PPh Pasal 22 — Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	PPh Pasal 22 — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan — Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
900	Pemungut Non-Bendaharawan	PPh Pasal 22 dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut Bendaharawan APBN	—
920	Pemungut Bendaharawan APBD	—
930	Pemungut Bendaharawan Dana Desa	—

6. KAP 411123 — PPh Pasal 22 Impor

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22 Impor	Pembayaran dari SPT Masa termasuk pembetulan
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22 Impor	Sebelum terbit SKP
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 22 Impor	STP, SKPKB, SKPKBT
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP

7. KAP 411124 — PPh Pasal 23

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 23	Selain dividen, bunga, royalti, dan jasa
101	PPh Pasal 23 atas Dividen	—
102	PPh Pasal 23 atas Bunga	Termasuk premium, diskonto
103	PPh Pasal 23 atas Royalti	—
104	PPh Pasal 23 atas Jasa	—
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 23	Sebelum terbit SKP
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 23	STP, SKPKB, SKPKBT
401	PPh Final Pasal 23 — Bunga Simpanan Koperasi	—
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP

8. KAP 411125 — PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	—
101	Masa OP Pengusaha Tertentu	—
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh OP	—
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan termasuk pembetulan
300	Tagihan/Ketetapan PPh OP	STP, SKPKB, SKPKBT
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP

9. KAP 411126 — PPh Pasal 25/29 Badan

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 25 Badan	—
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Badan	—
200	Tahunan PPh Badan	SPT Tahunan termasuk pembetulan
300	Tagihan/Ketetapan PPh Badan	STP, SKPKB, SKPKBT
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP

10. KAP 411127 — PPh Pasal 26

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 26	Selain dividen, bunga, royalti, jasa, laba BUT
101	PPh Pasal 26 atas Dividen	—
102	PPh Pasal 26 atas Bunga	—
103	PPh Pasal 26 atas Royalti	—
104	PPh Pasal 26 atas Jasa	—
105	PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak BUT	—
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 26	—
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 26	STP, SKPKB, SKPKBT
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP

11. KAP 411128 — PPh Final

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	✨ PPh Final atas Dividen (Pasal 17 ayat (2c))	KJS baru — menggantikan KJS 419
111	PPh Final PMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh SPLN
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Final	—
300	✨ Tagihan/Ketetapan PPh Final	KJS baru — menggantikan KJS 310, 311, 312, 320, 321, 322
401	PPh Final — Diskonto/Bunga Obligasi & SUN	Pasal 4 ayat (2)
402	PPh Final — Pengalihan Hak Tanah/Bangunan	Pasal 4 ayat (2)
403	PPh Final — Persewaan Tanah/Bangunan	Pasal 4 ayat (2)
404	PPh Final — Bunga Deposito/Tabungan	Pasal 4 ayat (2)
405	PPh Final — Hadiah Undian	Pasal 4 ayat (2)
406	PPh Final — Transaksi Saham/Obligasi/Bursa	Pasal 4 ayat (2)
407	PPh Final — Penjualan Saham Pendiri	Pasal 4 ayat (2)
408	PPh Final — Penjualan Saham Perusahaan Modal Ventura	Pasal 4 ayat (2)
409	PPh Final — Jasa Konstruksi	Pasal 4 ayat (2)
410	PPh Final Pasal 15 — Jasa Pelayaran Dalam Negeri	—
411	PPh Final Pasal 15 — Pelayaran/Penerbangan LN	—
413	PPh Final Pasal 15 — Perwakilan Dagang LN	—
414	PPh Final Pasal 15 — Pola Bagi Hasil	—
415	PPh Final Pasal 15 — Kerjasama BOT	—
416	✨ PPh Final Pasal 19 — Revaluasi Aktiva Tetap	KJS baru
417	PPh Final — Bunga Simpanan Koperasi (OP)	Pasal 4 ayat (2)
418	PPh Final — Transaksi Derivatif di Bursa	Pasal 4 ayat (2)
420	PPh Final UMKM Setor Sendiri	PP 55/2022 (peredaran bruto tertentu)
421	PPh Final — Uplift/Pengalihan PI Migas	—
422	PPh Final — Pengungkapan Harta Bersih	—
423	PPh Final UMKM Dipotong/ Dipungut	—
424	PPh Final Pasal 15 — Jasa Maklon Mainan	—
425	PPh Final — Pengalihan Real Estate KIK	Pasal 4 ayat (2)
427	Pembayaran PPS Pasal 5(5) UU HPP	Program Pengungkapan Sukarela
428	Pembayaran PPS Pasal 9(1) UU HPP	Program Pengungkapan Sukarela
432	PPh Final — Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah/Bangunan	Pasal 4 ayat (2)
499	PPh Final Lainnya	—
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda/Kenaikan	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
514	SKPKB PPh Final — Harta Bersih Tambahan	—
515	SKPKB PPh Final — Harta Kurang Diungkap (PPS)	—
516	SKPKB PPh Final — Harta Tidak Diungkap (PPS)	—

12. KAP 411129 — PPh Non-Migas Lainnya

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa	—
512	Uang Tebusan Pengampunan Pajak	—
513	Pembayaran Pasal 8(3d) UU Pengampunan Pajak	—

C. PPN

13. KAP 411211 — PPN Dalam Negeri

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
103	Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	—
107	PPN atas penyerahan BKP di KPBPB	—
108	Pembayaran PPN tanggung jawab renteng	—
109	✨ Penyerahan BKP melalui Juru Lelang	KJS baru
121	PPN DN — semula fasilitas, dapat dikreditkan	—
122	PPN DN — semula fasilitas, tidak dapat dikreditkan	—
140	Pembayaran Kembali oleh PNABI	PPN yang seharusnya tidak diberikan pembebasan
300	Tagihan/Ketetapan PPN Dalam Negeri	STP, SKPKB, SKPKBT, dan Ketetapan lainnya
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	—
501	Penghentian Penyidikan	—
510	Sanksi Denda/Kenaikan	—
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	—

14. KAP 411212 — PPN Impor

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	✨ Masa	KJS baru
101	BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean	—
102	Masa atas SP3DRI	—
121	PPN Impor — semula fasilitas, dapat dikreditkan	—
122	PPN Impor — semula fasilitas, tidak dapat dikreditkan	—
300	Tagihan/Ketetapan PPN Impor	—
900	✨ Pemungutan oleh Non-Bendaharawan	KJS baru
910	Pemungutan oleh Bendaharawan	—

Catatan: KJS 411211-102 (PPN JKP Luar Negeri) sudah tidak digunakan.
Digantikan oleh 411212-101 (BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean).

15. KAP 411219 — PPN Lainnya

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa	—
900	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan	—

D. PPnBM

16. KAP 411221 — PPnBM Dalam Negeri

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
107	PPnBM DN — penyerahan BKP di KPBPB	—
108	✨ Pembayaran PPnBM tanggung jawab renteng	KJS baru
109	✨ Penyerahan BKP melalui Juru Lelang	KJS baru
122	PPnBM DN — semula fasilitas, tidak dapat dikreditkan	—
140	Pembayaran Kembali oleh PNABI	PPnBM yang seharusnya tidak diberikan pembebasan
300	Tagihan/Ketetapan PPnBM DN	—

17. KAP 411222 — PPnBM Impor

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
102	Masa atas SP3DRI	—
300	Tagihan/Ketetapan PPnBM Impor	—
900	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan	—
910	Pemungutan oleh Bendaharawan	—

18. KAP 411229 — PPnBM Lainnya

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa	—
900	✨ Pemungutan oleh Non-Bendaharawan	KJS baru

E. PBB dan Bea Meterai

19. KAP 411611 — Bea Meterai

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Pembayaran Bea Meterai dengan setoran SSP	—
101	Pelunasan Bea Meterai — sistem komputerisasi	—
102	Penebusan meterai elektronik — Authorized Distributor	—
201	Deposit Mesin Teraan Digital	—
512	Sanksi Administrasi Pemetereian Kemudian	—

20. KAP 411612 — PPn Benda Meterai

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Penjualan Meterai Tempel	—

21. KAP 411613 — PPn Batubara

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa	—
300	Tagihan/Ketetapan	—

F. Pajak Tidak Langsung Lainnya

22. KAP 411618 — Deposit Pajak (Pajak Tidak Langsung Lainnya — Deposit)

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	✨ Setoran untuk Deposit Pajak	Top-up saldo deposit (fitur baru Coretax)
200	✨ Perpanjangan SPT Tahunan	Pembayaran untuk perpanjangan penyampaian SPT Tahunan

23. KAP 411619 — Pajak Tidak Langsung Lainnya

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa	—
530	Pembayaran untuk Penghentian Penyidikan	Pasal 44B UU KUP
900	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan	—
910	Pemungutan oleh Bendaharawan	—

IV. TABEL KJS GENERIK (BERLAKU UNTUK SEMUA JENIS PAJAK)

Di era Coretax, KJS 300 menjadi kode generik untuk seluruh pembayaran tagihan/ketetapan pajak, tidak lagi dibedakan per jenis surat ketetapan.

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa	Pembayaran pajak masa (rutin) — untuk jenis pajak tertentu
199	Pembayaran Pendahuluan SKP	Sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan
200	Tahunan	Pembayaran SPT Tahunan
300	✨ Tagihan/Ketetapan	Menggantikan KJS 310, 311, 312, 320, 321, 322 — digunakan untuk STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Keberatan, Banding, PK
500	Pengungkapan Ketidakbenaran	Pasal 8 ayat (3) atau (5) UU KUP
501	Penghentian Penyidikan	Pasal 44B ayat (2) UU KUP
510	Sanksi Denda — Pengungkapan Ketidakbenaran	—
511	Sanksi Denda — Penghentian Penyidikan	—
900	Pemungut Non-Bendaharawan	—
910	Pemungut Bendaharawan APBN	—
920	Pemungut Bendaharawan APBD	—
930	Pemungut Bendaharawan Dana Desa	—

V. TABEL PERBANDINGAN: ERA PER-09/PJ/2020 vs ERA PER-10/PJ/2024

Aspek	PER-09/PJ/2020	PER-10/PJ/2024
KJS untuk pembayaran masa	100	100 (sama)
KJS untuk STP	300	300 (sama)
KJS untuk SKPKB	310, 311, 312 (per jenis)	300 (digabung)
KJS untuk SKPKBT	320, 321, 322 (per jenis)	300 (digabung)
KJS untuk Pembetulan/Keberatan/Banding/PK	390	300 (digabung)
KJS untuk Pendahuluan SKP	199	199 (sama)
KJS Dividen OP (411128)	419	100
PPN JKP Luar Negeri	411211-102	411212-101
Deposit Pajak	— (tidak ada)	411618-100, 411618-200
KAP Pajak Karbon (411641)	Ada	Dihapus
KAP PPS (411128-107, 108)	Ada	Dihapus

VI. CROSS-REFERENCE

Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran — Versi sebelumnya (era PER-09/PJ/2020) — untuk referensi historis
Sistem Pembayaran Pajak melalui Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025) — Tata cara pembayaran pajak melalui Coretax
Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (Billing System) (Ketentuan sejak 4 April 2017) — Ketentuan billing era SSE
Jangka Waktu Pembayaran Pajak dan Jangka Waktu Pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, dll — Jatuh tempo pembayaran

VII. CATATAN PENTING

KJS 300 adalah kode generik baru untuk seluruh tagihan/ketetapan (STP, SKPKB, SKPKBT, Pembetulan, Keberatan, Banding, PK) — tidak lagi dibedakan seperti era PER-09/PJ/2020.
KJS 310, 311, 312, 320, 321, 322, 390 sudah tidak berlaku — digantikan oleh KJS 300.
KAP 411641 (Pajak Karbon) dihapus — penerapan pajak karbon ditunda.
KAP 411618 (Deposit Pajak) merupakan fitur baru — WP dapat melakukan top-up saldo deposit sebelum kewajiban pajak timbul.
Untuk pembayaran masa pajak sebelum Januari 2025 melalui DJP Online (sse3.pajak.go.id), masih menggunakan KAP/KJS sesuai PER-09/PJ/2020.
Untuk pembayaran masa pajak Januari 2025 dan seterusnya melalui Coretax DJP, gunakan KAP/KJS sesuai tabel di atas.