Tag: PPh Pasal 23
-
Tabel Tarif PPh Pasal 23
⚠️Tabel ini telah diperbarui dengan: UU HPP (7/2021), UU Cipta Kerja (6/2023), ⭐ Dividen WP OP dikecualikan jika diinvestasikan (PMK-18/2021), ⭐ Royalti NPPN 6% (PER-1/PJ/2023), ⭐ 62 Jasa Lain (PMK-141/2015), dan Coretax Kode Billing + e-Bupot (PMK-81/2024). Dasar Hukum UU 36 Tahun 2008 stdd UU 7/2021 (HPP) dan UU 6/2023 (Cipta Kerja) — PPh Pasal 23 ⭐ PMK-81 Tahun 2024 (berlaku 1 Jan 2025, diubah ke-4 PMK-1/2026) — Coretax: Kode…
-
Penggunaan Stempel Tanda Tangan
⚠️PER-15/PJ/2014 secara teknis masih berlaku, namun sejak berlakunya Coretax (PMK-81/2024) dan e-Bupot Unifikasi (PER-04/PJ/2017), bukti potong PPh 23/26 diterbitkan secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan stempel fisik sudah tidak relevan secara praktis. Dasar Hukum ⭐ PMK-81 Tahun 2024 (berlaku 1 Januari 2025, diubah ke-4 dengan PMK-1/2026) — Coretax: bukti potong elektronik (e-Bupot Unifikasi) dengan Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik ⭐ PER-04/PJ/2017 (berlaku 31 Maret 2017) — Bentuk,…
-
SKB PPh Potput (SKB PPh 21, 22, 22 impor, 23)
⚠️PERUBAHAN FUNDAMENTAL: PER-1/PJ/2011 telah dicabut oleh PER-8/PJ/2025. Permohonan SKB kini dilakukan secara elektronik melalui Portal Coretax, bukan lagi tertulis ke KPP. Artikel ini sudah diperbarui dengan ketentuan terbaru. Dasar Hukum PP 94 Tahun 2010 (Pasal 21) — tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan ⚠️PP 94/2010 telah dicabut sebagian oleh PP 55 Tahun 2022, diubah dengan PP 20 Tahun 2026. ⭐ PER-8/PJ/2025 —…
-
Sewa & Jasa
Dasar Hukum Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan UU Nomor 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP) PP 94 Tahun 2010 (berlaku sejak 30 Desember 2010)…
-
Royalti
Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (1) Huruf h, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan UU Nomor 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP) PP 94 Tahun 2010 sebagai…
-
Pola Perlakuan PPh 23 atas Trading Terms
📋Dokumen ini adalah Surat Penegasan (S-***/PJ.0**/20**) — bersifat intern dan tidak berlaku sebagai dasar hukum yang sah. Berlaku khusus untuk kasus yang ditanyakan. Namun dapat menjadi referensi dalam memahami perlakuan PPh Pasal 23 atas trading terms di usaha retail. Latar Belakang Pendapatan ritel tidak hanya diperoleh dari marjin harga antara harga jual kepada konsumen dan harga beli dari pemasok, tetapi juga…
-
Hadiah & Penghargaan
Ketentuan Sejak 1 Mei 2015 Dasar Hukum Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan UU Nomor 7…
-
Dividen
Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (1) Huruf g, Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 23, Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan UU Nomor 7…
-
Bunga
Dasar Hukum Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan UU Nomor 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP)…