Tag: PPh
-
Syarat, Tarif, & Kode Pajak Pemotongan PPh 23 Jasa Travel
Pengenaan PPh Pasal 23 atas Jasa ke Tour Travel Agency Berdasarkan Status WP Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan kepada agen perjalanan (tour travel agency) bergantung pada status subjek pajak penyedia jasa. Secara umum, jasa ke tour travel agency wajib dipotong PPh Pasal 23 jika penyedia jasa adalah Wajib Pajak (WP) Badan dan…
-
Aspek Pajak Royalti Setelah 2023
Definisi Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 Tahun 2008 Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia,…
-
Royalti Sebelum 2023
Definisi Penjelasan Pasal 4(1) Huruf H UU 36 Tahun 2008 Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia,…
-
Regulasi Pajak Tentang Suku Bunga Pinjaman
❓ Pertanyaan: Apakah terdapat peraturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai acuan suku bunga pinjaman yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? ✅ Jawaban: Secara umum, tidak terdapat ketentuan spesifik dalam peraturan perpajakan yang secara langsung mengatur tingkat suku bunga pinjaman. Peraturan perpajakan mengatur atas bunga yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atau…
-
Implikasi Pajak IPL Kawasan Industri: PPh 23 atau Sewa?
❓ Pertanyaan: Dalam konteks pendapatan terkait Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di kawasan industri (mencakup pendapatan listrik, air, iuran lingkungan, dan sejenisnya), sebagai pengelola kawasan industri, jenis pajak apa saja yang dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), beserta dasar hukumnya? ✅ Jawaban: Perlu dipastikan apakah iuran pemeliharaan lingkungan tersebut merupakan bagian dari transaksi persewaan tanah dan/atau…
-
Panduan Pembatalan Bukti Potong Pajak Ganda eBupot DJP
❓ Pertanyaan: Saya mendapati adanya dua Bukti Potong Pajak dengan nominal dan data yang sama dari satu Pemberi Kerja pada aplikasi DJP Online, yang disebabkan oleh penginputan ganda. Apakah Pemberi Kerja wajib melakukan pembatalan salah satu bukti potong tersebut, dan bagaimana prosedur pembatalannya? ✅ Jawaban: Jika yang dimaksud adalah Bukti Potong 1721 A1, dan Anda…
-
Pengertian Penghasilan Pajak berupa Gaji, Komisi, Markup dan Tip
❓ Pertanyaan: Kasus seorang profesional yang memiliki gaji pokok sebesar Rp4.000.000, namun menerima komisi yang bersumber dari peningkatan harga jual (mark-up) dan/atau imbalan jasa (tip) dari pelayanan konsumen, sehingga total penghasilan bulanannya mencapai kisaran Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000. Apakah total penerimaan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan? ✅ Jawaban: Dalam konteks perpajakan, definisi penghasilan tidak mempertimbangkan aspek legalitas…
-
Kewajiban Bukti Potong 1721 A1 untuk Pegawai Tidak Tetap
❓ Pertanyaan: Apakah penerbitan Bukti Pemotongan Pajak Formulir 1721 A1 (Bukti Potong A1) diwajibkan bagi pegawai tidak tetap? ✅ Jawaban: Bukti Potong A1 tidak perlu dibuat untuk pegawai tidak tetap. Jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan pada bulan Desember, silakan gunakan Bukti Potong formulir 1721-VI yang tersedia pada menu Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap.
-
Pembetulan Bukti Potong PPh 21, NPWP Sementara ke NIK/Valid
❓ Pertanyaan: Bagaimana prosedur koreksi Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak (Januari–Maret 2025) yang semula menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara, dan kini ingin diganti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP yang valid? ✅ Jawaban Apabila Anda bermaksud melakukan pembetulan Bukti Potong PPh Pasal 21 yang semula menggunakan NPWP sementara (misalnya:…
-
Identitas Bukti Potong PPh 21 Uang Pesangon Karyawan Wafat
❓ Pertanyaan: Apabila karyawan meninggal dunia dan perusahaan wajib membayarkan uang pesangon, identitas siapa yang seharusnya digunakan dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas uang pesangon tersebut? Apakah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) karyawan yang meninggal atau ahli waris yang menerima pembayaran? ✅ Jawaban: Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26…