Tag: UU KUP
-
Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
UPDATE REGULASI — 23 Juli 2026 PMK 81/2024 telah mencabut PMK 242/PMK.03/2014 efektif 1 Januari 2025. Seluruh ketentuan mengenai pemindahbukuan (Pbk) kini diatur dalam Pasal 108–112 PMK 81/2024. Perubahan mendasar: Ruang lingkup Pbk dipersempit — hanya untuk: deposit pajak, PPh PHTB, bea meterai, dan kelebihan bayar Kesalahan KAP/KJS untuk SPT → tidak bisa Pbk lagi,…
-
kode MAP SSBP untuk biaya pelaksanaan SP, SPMP, Pengumuman Lelang dan Pembatalan lelang
DASAR HUKUM UU 19/1997 stdtd UU 19/2000 — tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1a)) PP 50/2022 — tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (menggantikan PP 74/2011; mengatur dasar dan tata cara penagihan) PMK 61/2023 — tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah…
-
Jangka Waktu Pembayaran Pajak dan Jangka Waktu Pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, dll
Perubahan Regulasi Signifikan Berlaku sejak 1 Januari 2025 (Coretax): PMK 81/2024 — menggantikan PMK-242/PMK.03/2014 dan PMK-243/PMK.03/2014 Jatuh tempo penyetoran diseragamkan → tanggal 15 bulan berikutnya untuk seluruh PPh Masa (Pasal 94 ayat (2)) PPN (non-impor) → tetap akhir bulan berikutnya PPN pemungut (Wapu) → akhir bulan berikutnya (dari sebelumnya tanggal 15) Berlaku sejak 13 Desember…
-
Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran — Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025)
I. DASAR HUKUM Regulasi ⭐ PER-10/PJ/2024 (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Pasal 3 ayat (3): KAP dan KJS merupakan 2 komponen yang harus ada pada Surat Setoran Pajak (SSP). Pasal 3 ayat (8): Daftar KAP dan KJS tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan…
-
Sistem Pembayaran Pajak melalui Coretax DJP (Ketentuan sejak 1 Januari 2025)
⚠️ UPDATE: PMK 81/2024 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK 1/2026 (Perubahan Keempat). Selalu cek versi terbaru untuk ketentuan yang berlaku. 1. DASAR HUKUM Regulasi Utama ⭐ [PMK 81/2024] (berlaku sejak 1 Januari 2025) tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — (berlaku — telah diubah) Terdiri dari 11 bab dan…
-
Ketentuan Terkait Konversi Ke Satuan Mata Uang Dollar Dan Ketentuan Lain Setelah WP Memperoleh Izin Pembukuan Dollar
1. DASAR HUKUM ⭐ Pasal 28 ayat (8) UU KUP (UU 6/1983 stdd UU 28/2007, UU 7/2021, dan UU 6/2023) — pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan (berlaku) ⭐ PMK-196/PMK.03/2007 (berlaku sejak 28 Desember 2007) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta…