Tag: PPh Pasal 21
-
Natura Kenikmatan PPh Jawaban Pertanyaan Umum yang Wajib Kamu Tahu
Apa itu Pajak Natura? Definisi dan Konteks Perubahan Fundamental (Sejak UU 7/2021) Pengecualian Apa Perbedaan Natura dan Kenikmatan? Natura (Barang) Kenikmatan (Fasilitas/Layanan) Perlakuan Pajak Apakah Natura Selalu Menjadi Objek Pajak? Jawaban Singkat Kategori A: Bukan Objek Pajak & Deductible Kategori B: Bukan Objek Pajak & Tidak Deductible Kategori C: Objek Pajak & Deductible Apa Kriteria…
-
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
I. DASAR HUKUM UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023) Pasal 6 ayat (1) — Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (termasuk biaya jabatan dan biaya pensiun). UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023) Pasal 21 ayat (3) — Pengurang penghasilan bruto pegawai tetap berupa biaya jabatan dan pensiunan berupa…
-
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT dan JHT
I. DASAR HUKUM A. Undang-Undang ⭐ Pasal 21 UU 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2021 (HPP). Catatan: UU HPP tidak mengubah ketentuan tarif PPh Pasal 21 atas pesangon dan pembayaran sekaligus lainnya. B. Peraturan Pemerintah ⭐ PP 68 TAHUN 2009 (berlaku sejak 16 November…
-
Jamsostek (JKK, JHT, JKM, JPK & JHT) dan Premi asuransi lainnya
I. DASAR HUKUM A. [UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023)] – Pasal 6 ayat (1) huruf a — premi asuransi dibayar pemberi kerja = biaya perusahaan (penambah penghasilan bruto pegawai) – Pasal 6 ayat (1) huruf c — iuran JHT dibayar pemberi kerja = biaya perusahaan; iuran JHT dibayar pegawai = pengurang penghasilan bruto – Pasal 9 ayat (1)…
-
Subjek dan Bukan Subjek PPh Pasal 21/26
I. DASAR HUKUM A. [UU PPh (UU 36/2008 stdd UU 7/2021 dan UU 6/2023)] – Pasal 21 ayat (1) — subjek dan objek pemotongan PPh 21 – Pasal 26 — subjek dan objek pemotongan PPh 26 (WPLN) – Pasal 4 ayat (1) — natura sbg objek PPh (sejak 1 Jan 2022) B. Pasal 3 dan 4 [PER-16/PJ/2016] (berlaku 1 Juli 2016, masih berlaku) tentang Pedoman Teknis Tata Cara…
-
PPh 21 bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan Pensiunannya
I. DASAR HUKUM II. PPH 21 TIDAK FINAL YANG DITANGGUNG PEMERINTAH A. Jenis PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah B. Besarnya tarif PPh 21 yang ditanggung pemerintah III. DALAM HAL TIDAK MEMILIKI NPWP (PPH 21 TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH) IV. PPH 21 YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH V. PENGHASILAN LAIN-LAIN VI. Bukti Pemotongan PPh…
-
Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21/26
UPDATE PERATURAN: PMK 168/2023 (berlaku sejak 1 Januari 2024) menggantikan PMK-252/2008 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21/26. Ketentuan mengenai Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21/26 pada dasarnya tetap sama, namun terdapat penyesuaian administratif dan harmonisasi dengan UU HPP. UPDATE PERATURAN: UU 7/2021 (UU HPP): Perubahan Perlakuan Natura. Mulai Tahun Pajak 2022, berdasarkan UU…