Category: Uncategorized
-
Pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Medical Check Up
Apakah Pembayaran Biaya Medical Check Up (MCU) oleh Perusahaan Harus Dipotong PPh Pasal 23? Pembayaran biaya medical check up (MCU) oleh perusahaan kepada rumah sakit atau klinik tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 karena jasa ini tidak tercantum dalam daftar objek pajak sesuai PMK-141/PMK.03/2015 dan regulasi terkait. Mengapa Jasa Medical Check Up Karyawan Tidak Termasuk…
-
Ringkasan Umum PMK Nomor 37 Tahun 2025
PMK ini mengatur tentang Penunjukan Pihak Lain (misalnya marketplace atau platform digital) sebagai pemungut PPh Pasal 22, Penghasilan yang diterima Pedagang Dalam Negeri yang berjualan secara online (e-commerce), Cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. 🧾 BAB I – Ketentuan Umum Beberapa istilah penting: PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas…
-
Perubahan Data WP
Pasal 24 PER-7/PJ/2025 mengatur tentang tata cara perubahan data Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data Wajib Pajak yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kewajiban dan Kewenangan Perubahan Data Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan perubahan data jika terdapat perbedaan antara data…
-
Tujuan dan Cara Aktivasi Akun Wajib Pajak
Pasal 23 PER-7/PJ/2025 mengatur tujuan dilakukannya aktivasi Akun Wajib Pajak serta saluran yang dapat digunakan untuk pengajuan aktivasi tersebut. Tujuan Aktivasi Akun Wajib Pajak (Pasal 23 Ayat (1) PER-7/PJ/2025) Aktivasi Akun Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.…
-
Cara lihat dan unduh kode billing belum terbayar
Saya sudah buat kode billing Deposit, Notifikasi: “Berhasil! Kode Billing telah berhasil dibuat dan diunduh secara otomatis, silakan periksa direktori unduhan Anda”, tapi mengapa di direktori unduhan tidak ada dokumen pdf kode billingnya? Silakan unduh (ulang) Kode Billing ada 2 cara:💰 Menu Pembayaran Klik menu Pembayaran Pilih submenu Daftar Kode Billing Belum Dibayar Terdapat Daftar…
-
Pemungutan Pajak melalui Marketplace
rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme agar lebih sederhana dan adil. Pedagang online tak perlu lagi setor pajak secara mandiri karena akan dipungut otomatis saat transaksi. UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai PPh. Pajak yang dibayar mudah, manfaatnya kembali…
-
Masa Berlaku dan Permintaan Kode Otorisasi Baru
Pasal 21 PER-7/PJ/2025 mengatur tentang masa berlaku Kode Otorisasi dan prosedur untuk mengajukan permintaan Kode Otorisasi yang baru. Masa Berlaku Kode Otorisasi (Pasal 21 Ayat (1) PER-7/PJ/2025) Kode Otorisasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak memiliki masa berlaku terbatas, yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Kode Otorisasi tersebut diterbitkan. Setelah masa berlaku…
-
Aktivasi Akun Wajib Pajak
Peraturan ini mengatur mengenai administrasi Akun Wajib Pajak, Kode Otorisasi, dan Sertifikat Elektronik, khususnya terkait proses aktivasi Akun Wajib Pajak. Aktivasi Akun Wajib Pajak Bersamaan Pendaftaran (Pasal 20 Ayat (1) PER-7/PJ/2025) Wajib Pajak diharapkan untuk melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak secara bersamaan dengan proses pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini dimaksudkan untuk…
-
Saluran Pendaftaran NPWP
Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai berbagai saluran dan tempat yang sah untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan variasi akses bagi masyarakat dan badan usaha dalam memenuhi kewajiban pendaftaran perpajakan. Laman atau Aplikasi Lain yang Terintegrasi (Pasal 19 Ayat (1) PER-7/PJ/2025) Pasal ini…
-
NPWP Jabatan
Memahami NPWP Jabatan: Apa Itu dan Mengapa Penting? Pernahkah Anda mendengar istilah “NPWP Jabatan”? Penting bagi setiap Wajib Pajak untuk memahaminya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki mekanisme khusus untuk memastikan setiap individu atau badan yang memenuhi syarat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bahkan jika mereka belum mendaftarkan diri secara sukarela. Penerbitan NPWP Secara Jabatan…