Tag: Peraturan
-
PMK penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah 2025
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah selama tahun anggaran 2025. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting dari peraturan: Menimbang kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun…
-
Peraturan Menteri Keuangan Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak merangkum berbagai aspek pemeriksaan pajak yang meliputi: Kepentingan Hukum: Penyederhanaan dan pengaturan kembali pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepastian hukum. Kewenangan Pemeriksaan: Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tipe Pemeriksaan: Terdapat tiga tipe pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan…
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025
Rangkuman dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025: Pengantar: Peraturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, serta rincian jenis, dokumen, dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketentuan Umum: Definisi dari berbagai istilah penting seperti Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak,…
-
Aturan Pembulatan Angka dalam Dokumen Perpajakan
Pasal 129 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mengatur secara detail bagaimana pembulatan angka harus dilakukan pada berbagai dokumen perpajakan, baik untuk PPh maupun PPN dan PPnBM. Pembulatan ke Rupiah Penuh Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta jumlah DPP, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak…